Tata Urutan Proses Pembentukan Undang Undang

TATA URUTAN PROSES PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 proses pembentukan Undang-

Undang dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

a. Persiapan Pembentukan Undang-Undang

Dalam pembentukan UU, Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat

berasal dari Presiden, DPR, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Namun, untuk RUU yang diajukan oleh DPD hanya diperkenankan RUU

berkaitan dengan:

• otonomi daerah;

• hubungan pusat dengan daerah;

• pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;

• pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;

• perimbangan keuangan pusat dan daerah.

1) Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh

Pemerintah

a) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden

disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non

departemen, sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.

b) Konsepsi RUU tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang tugas

dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangundangan.

c) RUU yang sudah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat

Presiden kepada Pimpinan DPR.

d) Dalam surat Presiden tersebut disebutkan menteri yang akan

ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU

di DPR.

e) DPR mulai membahas RUU tersebut dalam jangka waktu paling

lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.

f) Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

2) Persiapan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh

DPR (hak inisiatif) dan DPD

a) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR diusulkan

oleh DPR (RUU tersebut dapat juga dari DPD yang diajukan

kepada DPR).

b) RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat

pimpinan DPR kepada Presiden.

c) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas

RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat

pimpinan DPR diterima.

d) Menteri yang ditugasi oleh Presiden dalam pembahasan di DPR

mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang

tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan

perundangundangan.

e) Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal

DPR.

b. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-

Undang

1) Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden

atau menteri yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yang

dibahas mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

2) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya sampai pada

tahap rapat komisi/panitialalat kelengkapan DPR yang khusus

menangani bidang legislasi.

3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili oleh komisi

yang membidangi materi muatan RUU yang dibahas.

4) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,

yaitu:

a) Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat paripurna. Pada

tingkat pertama ini apabila RUU diajukan oleh Presiden. maka

yang memberi penjelasan adalah Pemerintah (Presiden) atau

menteri yang ditugasi. Tetapi apabila RUU datang dari DPR

penjelasan dilakukan oleh pimpinan komisi atau rapat gabungan

komisi atau rapat panitia khusus.

b) Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Pada

pembicaraan tingkat II, apabila RUU dari pemerintah, maka

dilakukan pemandangan umum dari anggota DPR yang

membawa suara fraksinya masing-masing terhadap RUU.

Pemerintah kemudian menyampaikan tanggapan terhadap

pemandangan umum tersebut. Apabila RUU dari DPR, maka

diadakan tanggapan pemerintah terhadap RUU tersebut. Setelah

itu DPR memberikan tanggapan dan penjelasan yang disampaikan

oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas

nama DPR.

c) Pembicaraan Tingkat III dilakukan dalam rapat komisi/rapat

gabungan komisi/rapat panitia khusus.

Dalam pembicaraan tingkat ini dilakukan rapat komisi/rapat

gabungan komisi/rapat panitia khusus bersama pemerintah

membahas RUU tersebut secara keseluruhan mulai dari

pembukaan, pasal-pasal, sampai bagian akhir rancangan

undangundang tersebut.

d) Pembicaraan Tingkat IV dilakukan dalam rapat paripurna. Pada

tingkat yang terakhir ini dilakukan laporan hasil pembicaraan di

tingkat komisi/gabungan komisi/rapat panitia khusus.

Penyampaian pendapat terakhir dari fraksi-fraksi yang

disampaikan oleh anggota-angotanya dan dilakukan pengambilan

keputusan. Pada tingkat ini pemerintah juga diberi kesempatan

untuk memberikan sambutan terhadap pengambilan keputusan

tersebut.

5) RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden

disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan

menjadi UU.

6) Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

7) RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda

tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut

disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

8) Dalam hal RUU tidak dapat ditanda tangani oleh Presiden dalam

waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama,

maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

c. Pengundangan dan Penyebarluasan UU

1) Setelah RUU disahkan oleh Presiden menjadi UU maka UU tersebut

harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2) Pengundangan dalam Lembaran Negara RI dilaksanakan oleh

menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan

perundang-undangan.

3) Undang-Undang tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

mengikat pada tanggal diundangkan.

4) Pemerintah wajib menyebarluaskan Undang-Undang tersebut dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sedangkan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu) adalah sebagai berikut.

a. Persiapan Pembentukan Perpu

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang di keluarkan

Presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.

2) Pengajuan Perpu dilakukan dalam bentuk pengajuan RUU tentang

penetapan Perpu menjadi Undang-Undang.

3) Dalam hal Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut.

4) Dalam hal Perpu ditolak oleh DPR, maka Presiden mengajukan RUU

tentang pencabutan Perpu tersebut.

b. Pembahasan dan Pengesahan Perpu

Sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan

bahwa pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-

Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan

RUU. Dengan demikian prosedur pembahasan Perpu di DPR sama dengan

pembahasan RUU di DPR, sehingga paparan pembahasan RUL: di atas

sudah memberikan gambaran yang jelas bagi pembahasan dan pengesahan

Perpu menjadi UU.

c. Pengundangan dan Penyebarluasan Perpu

Pada tahap ini juga mempunyai prosedur yang sama seperti pada

pengundangan dan penyebarluasan UU.

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

a. Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/

walikota.

2) Rancangan Perda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan

komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi.

3) Rancangan Perda yang sudah dipersiapkan oleh gubernur, bupatil

walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur, bupati/

walikota kepada DPRD oleh gubernur, bupati/walikota.

4) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh

pimpinan DPRD kepada gubernur, bupati/walikota.

5) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD

dilaksanakan oleh seketariat DPRD, sedangkan yang berasal dari

gubernur, bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

b. Pembahasan dan Pengesahan Perda

1) Pembahasan rancangan Perda di DPRD dilakukan oleh DPRD

bersama gubernur, bupati/walikota.

2) Pembahasan bersama tersebut dilakukan dengan melalui tingkattingkat

pembicaraan seperti pada pembahasan RUU.

3) Rancangan Perpu dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama

DPRD dan gubernur, bupati/walikota.

4) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan

gubernur, bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada

gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.

5) Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

6) Rancangan Perda ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota

dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 hari sejak

rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur

atau bupati/walikota.

7) Dalam hal rancangan Perda tidak dapat ditandatangani oleh gubernur

atau bupati/walikota dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan

Perda tersebut disetujui bersama, maka rancangan tersebut sah menjadi

Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

Pembahasan RUU tentang penetapan

Perpu menjadi Undang-

Undang dilaksanakan melalui

mekanisme yang sama dengan

pembahasan RUU.

c. Pengundangan dan Penyebarluasan

1) Peraturan Daerah yang telah dinyatakan sah hams diundangkan dalam

Lembaran Daerah.

2) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah

diundangkan dalam Lembaran Daerah tersebut.

3) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh

sekretaris daerah.

Baca Juga

var jumlah = 4

Subscribe to receive free email updates: