Latar Belakang Lahirnya Instrumen Nasional HAM

Bagaimana latar belakang lahirnya instrumen

nasional HAM atau perundang undangan nasional HAM?

Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 (sebelum

perubahan/amandemen) menurut Kuntjara Purbopranoto

belum disusun secara sistematis dan hanya empat pasal

yang memuat ketentuan – ketentuan tentang hak asasi,

yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Meskipun demikian bukan

berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan

pertama UUD 1945 adalah merupakan inti-inti dasar

kenegaraan.

Dari keempat pasal tersebut, terdapat 5 (Lima) pokok

mengenai hak – hak asasi manusia yang terdapat dalam

batang tubuh UUD 1945, yaitu :

a. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di

dalam hukum dan di muka pemerintahan (Pasal 27

ayat 1);

b. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);

c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undang – undang (Pasal 28);

d. Kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk

di jamin oleh Negara (Pasal 29 ayat 2);

e. Hak atas pengajaran (Pasal 31 ayat 1).

Masuknya pasal – pasal HAM dalam UUD 1945 di

atas, tidak lepas dari perdebatan yang mendahuluinya

antara kelompok yang keberatan (terutama Soekarno dan

Soepomo) dan kelompok yang menghendaki dimasukan

(terutama Moh. Hatta). Alasan kedua pendapat yang

berbeda tersebut sebagaimana dituturkan Mr. Muhammad

Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid

I, antara lain sebagai berikut.

Bung Karno menjelaskan bahwa

telah ditentukan sidang pertama bahwa

”kita menyetujui keadilan sosial. Keadilan

sosial inilah protes kita yang maha

hebat terhadap dasar individualisme.

Kita menghendaki keadilan sosial. Buat

apa grondwet (undang – undang dasar)

menuliskan bahwa manusia bukan saja

mempunyai hak kemerdekaan memberi

suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau

misalnya tidak ada sociale rechvaardigheid (keadilan sosial)

yang demikian itu ? Buat apa kita membikin grondwet, apa

guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang

yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau

kita betul – betul hendak mendasarkan negara kita kepada

paham kekeluargaan, faham tolong – menolong, faham

gotong – royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tipe-tipe

pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme

daripadanya. Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan

rakyat, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut

paham Panitia Perancang UUD satu-satunya jaminan,

bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di

kemudian hari.” Demikianlah pendapat Bung Karno, yang

kemudian didukung oleh Soepomo.

Sedangkan pendapat Bung Hatta, antara lain

menyatakan : “…Mendirikan negara yang baru, hendaknya

kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang

kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan.

Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun

masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha

bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat.

Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan

yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan

di atas negara baru itu suatu Negara Kekuasaan. Sebab

itu ada baiknya dalam salah satu fasal yang mengenai

warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah

diberikan kepada misalnya tiap–tiap warga negara rakyat

Indonesia, supaya tiap – tiap warga negara jangan takut

mengeluarkan suara”. Demikianlah pendapat Bung Hatta,

yang pendapatnya kemudian didukung oleh Muhammad

Yamin.

Dengan demikian memahami pokok-pokok hak asasi

manusia dalam UUD 1945 rujukannya (referensinya)

yang akurat adalah pendapat Bung Hatta, yang esensinya

mencegah berkembangnya Negara Kekuasaan. Bung Hatta

melihat dalam kenyataan pelanggaran hak asasi manusia

terutama dilakukan oleh penguasa.

Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang

hak asasi manusia bersifat individualisme dan

dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan

sosial sampai saat ini masih dianut terutama oleh

penguasa.

Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta terbukti

sudah. Hal itu dapat dicermati bahwa pada abad ke-20

masih tampak perjuangan hak asasi manusia terutama

dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan sendiri yang

otoriter. Sampai memasuki abad ke – 21 persoalan pada

abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan

HAM, demokrasi dan lingkungan telah menjadi isue global,

sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak

untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari

tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai warga dunia

dan anggota PBB memiliki tanggungjawab moral untuk

melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Begitu pula atas desakan masyarakat bagi pengembangan

kehidupan yang demokratis dan pelaksanaan HAM serta

adanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak

Asasi Manusia, maka dipandang perlu membentuk Undang

– Undang HAM. UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

lahir dalam suasana di atas.

Baca Juga

var jumlah = 4

Subscribe to receive free email updates: