Pembagian Hukum di Indonesia

Pembagian Hukum

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara

hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis,

yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai

peraturan perundangan. Sedangkan Hukum Tak Tertulis,

yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan

dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum

kebiasaan).

Hukum Publik terdiri Dari :

1). Hukum Tata Negara, yaitu hukum

yang mengatur bentuk dan susunan

pemerintahan suatu negara serta

hubungan kekuasaan antara alat-alat

perlengkapannya satu sama lain, dan

hubungan antara Negara (Pemerintah

Pusat) dengan bagian-bagian negara

(daerah-daerah swantantra).

2). Hukum Administrasi Negara (Hukum

Tata Usaha Negara atau Hukum Tata

Pemerintahan), yaitu hukum yang

mengatur cara-cara menjalankan tugas

(hak dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat

perlengkapan negara.

3). Hukum Pidana ( Pidana = hukuman),

yaitu hukum yang mengatur perbuatanperbuatan

apa yang dilarang dan

memberikan pidana kepada siapa yang

melanggarnya serta mengatur bagaimana

cara-cara mengajukan perkara-perkara

ke muka pengadilan.

4). Hukum Internasional, yang terdiri dari

Hukum Perdata Internasional dan Hukum

Publik Internasional. Hukum Perdata

Internasional, yaitu hukum yang mengatur

hubungan-hukum antara warga negarawarga

negara sesuatu bangsa dengan

warga negara-warga negara dari negara

Lain dalam hubungan internasional.

Hukum Publik Internasional (Hukum

Antara Negara), yaitu hukum yang

mengatur hubungan antara negara yang

satu dengan negara-negara yang lain

dalam hubungan internasional.