Isi pokok Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal

sebagai berikut:

a. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga

apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian

kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian

masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.

b. Hak-hak asasi manusia

c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,

d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat

tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak

dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang

Dictator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang

kejam misalnya.

e. Sering pula memuat cita-cita rakyat dan

asas-asas ideologi negara.

Bagaimana dengan isi Undang-Undang

Dasar 1945?

Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17

Agustus 1945, maka perlulah untuk ditetapkan

sebuah Undang-Undang Dasar yang melandasi

kehidupan bernegara sebagai tata hukum

baru atas sebuah negara baru yaitu negara

Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal

18 Agustus 1945 saat itu Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan dan

mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia.

Sebenarnya Undang-Undang Dasar

1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonsia (PPKI) sebagai

konstitusi pertama negara Republik Indonesia adalah

naskah Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah

dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan

beberapa perubahan penyesuaian dan kesepakatan

wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk sebagai Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan badan

yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang

untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang

beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia, dan bersidang

sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16

Juli 1945 mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah

negara baru termasuk mempersiapkan sebuah Rancangan

Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya penetapan dan

pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan

penetapan dan pengesahan sebuah Undang-Undang Dasar

sebagai hasil kesepakatan bangsa Indonesia yang duduk

di BPUPKI yang berasal dari berbagai daerah dan golongan

yang ada. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945

inilah merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia yang senasib dan sepenanggungan sebagai

bekas bangsa jajahan Belanda dan Jepang. Dengan kata

lain Undang-undang Dasar 1945 memiliki nilai pemersatu

bangsa.

Baca Juga

var jumlah = 4

Subscribe to receive free email updates: